Perjalanan Ahok Menuju Bareskrim Polri

SURGABOLA88 – Hingga pukul 09.16 WIB, tersangka kasus dugaan penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masih berada di Kawasan Kebayoran Baru. Tak lama mobil yang ditumpanginya Kijang Innova B1608 FRS berwarna hitam mendekati Kompleks Bareskrim.

Diketahui Ahok yang dikawal voorijder dan mobil ajudannya berangkat sekitar pukul 08.00 WIB dari kediamannya di Kawasan Pantai Mutiara, Jakarta Utara. Namun beberapa kali kendaraan harus tersendat antara lain di Kawasan Semanggi dan sempat tertahan lalu lintas padat di Kawasan Senayan.

Menurut pantauan tvOne yang mengikuti mobil Ahok. Sekitar pukul 09.21 WIB, mobil Ahok akhirnya memasuki Kompleks Mabes Polri, Kamis 1 Desember 2016. Sedianya Ahok hadir pukul 09.00 WIB. Sementara kuasa hukumnya sudah lebih dahulu hadir di Mabes Polri. Hari ini akan dilakukan pelimpahan tahap dua berkas perkara Ahok dari penyidik ke Kejaksaan Agung. Ahok ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama Surat Al Maidah 51.

Brigjen Teddy Divonis Seumur Hidup, Kemhan: Ini Pintu Masuk Bongkar Korupsi

Surgabola88 - Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Marsekal Madya Hadi Tjahjanto, menyambut baik putusan majelis hakim Pengadilan Militer Tinggi II terhadap Brigjen Teddy Hernayadi. Putusanyan akan menjadi pintu masuk untuk bersih-bersih oknum TNI nakal di lembaganya.

"Kita memang sangat senang dengan putusan hakim. Nanti ada proses berikutnya. Ya putusan seumur hidup bagi kita ini adalah putusan yang sangat setimpal bagi terdakwa," ujar Hadi usai persidangan di Pengadilan Militer Tinggi II, Cakung, Jakarta Timur, Rabu (30/11/2016).

Hadi mengatakan dalam putusan hakim telah membuktikan kalau Teddy bersalah dalam korupsi anggaran alat utama sistem persenjataan (alusista). Dalam hal ini kerugian negara mencapai USD 12 juta.

"Seperti yang dikatakan hakim agar dikembalikan (kerugian negara)," sambunnya.

Hadi menegaskan putusan Teddy menjadi pintu masuk bagi inspektorat untuk bersih-bersih di institusinya. Sebab hal ini juga sejalan dengan langkah pemerintah untuk mereformasi hukum.

"Ini adalah pintu masuk, artinya adalah pengadilan militer serius dan kita pun serius kita sejalan dengan apa yang disampaikan pemerintah kita akan memerangi bentuk tindakan korupsi apapun. Seperti yang saya katakan tadi bahwa ini adalah pintu masuk, tentunya enggak akan berhenti di sini, kita evaluasi. Di inspektorat pun akan kita evaluasi," pungkasnya.  

Berkas P-21, Kasusnya Segera Disidangkan, Ini Tanggapan Ahok

Surgabola88 - Berkas perkara kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dinyatakan sudah lengkap atau P-21.

Dengan demikian, kasus dugaan penistaan agama siap untuk disidangkan. Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Noor Rachmad meminta Bareskrim Polriuntuk segera menyerahkan barang bukti dan tersangka.

Ahok ditetapkan oleh Bareskrim Polri sebagai tersangka pada Rabu (16/11/2016). Kemudian berkas perkara Ahok dilimpahkan ke Kejaksaan Agungpada Jumat (25/11/2016) pekan lalu.

Dan pada Rabu (30/11/2016), setelah 5 hari diperiksa, berkas Ahok dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Agung.

Jokowi Masih Terima Informasi soal Mobil Menteri yang Berisik di Jalan

Surgabola88 — Presiden Joko Widodo masih mendapatkan laporan negatif soal tingkah laku menteri Kabinet Kerja dan pimpinan lembaga negara. Laporan negatif itu mulai dari penggunaan sirine yang berisik di jalan raya hingga membawa banyak ajudan dan staf saat kunjungan kerja ke daerah lain.

"Presiden cerita, 'Saya masih suka dapat informasi kalau ada menteri pakai voorijder, sirinenya berlebihan'," ujar Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki di Kompleks Istana Negara pada Rabu (30/11/2016).

"Pas ke daerah juga disambut, bawa ajudan banyak, fasilitas mewah," kata dia.

Teten mengatakan, saat rapat terbatas di Kantor Presiden pada 2 November 2016 lalu, Presiden sempat mengungkapkan hal itu di depan para menteri. Presiden mengingatkan agar menteri jadi teladan bagi masyarakat

.

"Sampai ke hal-hal kecil, Presiden ingatkan jangan membuat kemacetan, kebisingan," ujar Teten

.

Selain itu, lanjut Teten, Presiden juga masih sering dapat informasi tentang ada kelompok yang mengatasnamakan relawan atau staf Istana untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Teten enggan menjelaskan lebih detail soal itu. Dia mengakui, Presiden bukan hanya sekali atau dua kali mengingatkan hal itu. Tidak hanya saat rapat terbatas, pesan itu juga pernah disampaikan melalui akun media sosialnya.

"Beliau punya komitmen luar biasa dalam menyiapkan pemerintahan yang bersih. Semua jajaran kabinet pun punya tanggung jawab untuk melakukan hal itu," ujar Teten.

Presiden Joko Widodo sebelumnya memberikan arahan terkait perilaku menteri dan kepala lembaga negara melalui Surat Sekretaris Kabinet Nomor B-693/Seskab/DKK/11/2016 tertanggal 29 November 2016.

"Bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa Presiden dalam sidang kabinet paripurna tanggal 2 November 2016 memberikan arahan kepada menteri atau pejabat sebagai berikut:

1. Tidak menerima pihak-pihak yang memperkenalkan diri sebagai saudara, keluarga, atau teman dari Presiden atau mengatasnamakan Presiden, kecuali Presiden sendiri yang menyampaikan pesan kepada Menteri atau pejabat yang bersangkutan.
2. Menteri atau pejabat harus selektif dalam melakukan kunjungan kerja atau perjalanan dinas ke luar negeri dan fokus pada hal-hal yang penting, tidak membeli barang-barang mewah di negara yang dikunjungi, dan jangan terlalu banyak membawa rombongan.
3. Menteri atau pejabat yang melakukan kunjungan kerja atau perjalanan dinas ke daerah tidak perlu disambut secara berlebihan yang dapat membebani pejabat di daerah yang dikunjungi.
4. Menteri atau pejabat yang melaksanakan tugas atau kunjungan kerja tidak menggunakan patroli pengawalan yang panjang dan sirine yang berlebihan, yang dapat mengganggu masyarakat pengguna lalu lintas lainnya.
5. Menyampaikan kepada pasangan (istri/suami) untuk tidak menerima pemberian/cendera mata dari pejabat atau pihak-pihak di negara/daerah yang dikunjungi untuk menghindari potensi persoalan gratifikasi dan tidak membebani pejabat di negara/daerah yang dikunjungi.

Arahan Presiden tersebut agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih."

Jokowi: Siapa pun Ketua DPR, Semoga Membawa Manfaat

SURGABOLA88 - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan memiliki ketua baru. Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto akan kembali duduk sebagai ketua DPR menggantikan Ade Komarudin. Presiden Jokowi sudah mendengar tentang pergantian ketua DPR ini. Dia menilai, proses politik ini merupakan ranah internal DPR.

"Ya itu wilayah di DPR lah," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (30/11/2016).

Jokowi menyatakan, dia tidak ikut campur dalam proses politik yang terjadi di DPR. Yang penting, siapa pun yang memimpin nanti menghadirkan manfaat bagi masyarakat.

"Kita inginnya semuanya bermanfaat bagi bangsa dan negara," pungkas Jokowi.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR memutuskan memberhentikan Ade Komarudinatau Akom dari jabatan Ketua DPR. Akom dinyatakan telah melanggar kode etik dewan sebanyak dua kali.

"MKD memutuskan perkara atas Baleg terhadap Akom, MKD putuskan terdapat pelanggaran etik DPR RI kriteria sedang sehingga diputuskan sejak Rabu ini yang bersangkutan Ade Komarudin Fraksi Golkar dinyatakan berhenti dari jabatan Ketua DPR," kata Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad usai rapat MKD di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 30 November 2016.

Partai Golkar juga telah memutuskan mengembalikan jabatan sang ketua umum Setya Novanto sebagai ketua DPR. Usulan ini digulirkan karena dia tidak terbukti terlibat skandal Papa Minta Saham terkait perusahaan Freeport.

Jamuan Politik Presiden Jokowi hingga Pawai Kebinekaan di Monas

SURGABOLA88 - Silaturahmi politik para ketua umum partai pendukung pemerintah bersama Presiden Joko Widodo berlanjut. Selasa siang, giliran Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Pertemuan itu membahas sejumlah hal, termasuk frekuensi komunikasi pemerintah dengan partai-partai politik.

Sementara itu, jelang aksi damai 2 Desember, masyarakat diajak untuk menjaga keutuhan NKRI dalam acara Nusantara Bersatu Indonesia. Acara ini digelar serentak di seluruh Indonesia, untuk wilayah Jabodetabek dipusatkan di silang Monas, Jakarta.

Apel Nusantara Bersatu, Kapolri Berikat Kepala Merah Putih

Surgabola – Ribuan orang yang terdiri atas pemuda, pelajar, polisi, TNI, dan PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pagi ini menggelar apel nasional bertajuk "Apel Nasional Nusantara Bersatu". Apel yang rencananya juga dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ini jika sesuai jadwal dimulai pada pukul 07.00 WIB.

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan telah tiba. Keduanya hadir dengan mengenakan ikat kepala merah putih.

Selain itu, ratusan pelajar dan pemuda mulai tiba dan parkir di lapangan Irti Monas. Arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka mulai macet, karena puluhan bus yang mengangkut pelajar menurunkan para pelajar peserta apel. Mereka semua tampak mengenakan ikat kepala merah putih di kepalanya.

Tak ketinggalan, para petugas TNI dan polisi juga kompak mengenakan ikat kepala merah putih dalam acara tersebut. Suasana di Silang Monas sudah mulai ramai oleh peserta. Panggung besar bernuansa merah putih dan spanduk pahlawan nasional berukuran besar terpampang di lokasi acara.

Pertarungan Elite Beringin Demi Wibawa Partai

Surgabola88 - Tak ada angin tak ada hujan, tiba-tiba muncul wacana mengembalikan kursi Ketua DPR ke tangan Setya Novanto delapan hari lalu. Belakangan, keinginan itu ternyata bukan hanya wacana, tapi telah diputuskan dalam rapat pleno DPP Partai Golkar.

Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, keputusan ini diambil dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kasus Papa Minta Saham yang menyeret nama Setya Novanto.

Keputusan MK itu disebut juga dikuatkan dengan keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, yang tidak pernah menjatuhkan hukuman kepada Setya Novanto atau akrab disapa Setnov. Malah MKD justru mengabulkan untuk memulihkan nama baik Ketua Umum Partai Golkar itu.

"Sudah bulat. Tinggal tunggu waktu melihat perkembangan politik ke depan," ungkap Nurdin di Jakarta, Senin 21 November 2016.

Tak perlu waktu lama untuk membuktikan omongan Nurdin Halid. Pada 28 November lalu, Dewan Pertimbangan Pusat (DPP) dan Dewan Pembina (Wanbin) Golkar menggelar pertemuan tertutup selama 2 jam 45 menit di Bakrie Tower, Kuningan, Jakarta Selatan.

Hasilnya, kedua struktur tertinggi di tubuh partai berlambang pohon beringin itu sepakat, mengembalikan kursi ketua DPR dari Ade Komarudin ke tangan Setya Novanto.

"Wanbin dan DPP menyetujui Ade Komarudin akan digantikan Pak Novanto," ucap Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie, Senin 28 November 2016.

Mendengar keputusan ini, Setya Novanto yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Golkar, mengaku siap menduduki kembali posisi yang pernah ditinggalkan itu, gara-gara terseret kasus Papa Minta Saham akhir 2015.

"Tentu apa yang dipercayakan dari Dewan Pembina akan saya pertanggungjawabkan sebaik-baiknya, untuk bisa membesarkan partai dan bekerjasama dengan pemerintah," kata Setnov.

Lalu yang menjadi pertanyaan, kenapa posisi ketua DPR harus kembali ke tangan Setnov?

Demi Wibawa Partai

Partai Golkar memastikan tak ada masalah maupun hal spesial yang memicu harus dikembalikannya kursi ketua DPR dari tangan Ade Komarudin, yang juga kader Golkar, ke tangan Setnov.

Sekretaris Fraksi Golkar Aziz Syamsuddin menjelaskan, posisi ketua DPR perlu dikembalikan sebagai konsekuensi hukum dari keputusan MK yang menyebutkan, rekaman Papa Minta Saham yang menjadi penyebab terjungkalnya Setnov dari kursi ketua DPR, adalah ilegal.

"Ternyata rekaman itu ilegal dan sejak awal sudah dilakukan eksepsi terhadap hak itu. Kemudian dari DPP Golkar rapat kemarin siang untuk mengembalikan Setya Novanto yang dahulu Ketua DPR, kemudian mundur karena kasus Papa Minta Saham," ujar Aziz di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 22 November 2016.

Kasus Papa Minta Saham, lanjut dia, telah diputuskan dalam MK dan juga clearance di MKD DPR. Karena itu, kata Aziz, secara hukum seseorang yang diduga dan terbukti tidak bersalah maka rehabilitasi adalah hal yang wajar, tidak ada yang spesial.

"Tinggal pengembalian posisi tersebut sebagai hasil rapat pleno Golkar, tentu harus melalui mekanisme tata tertib dewan MD3. Mekanisme harus melalui paripurna, itu yang ada di MD3," papar Aziz.

"Ini suatu proses yang dilalui oleh beliau (Setya Novanto). Ini hanya penempatan anggota dewan dalam lembaga. Apa itu di komisi, fraksi, pimpinan dewan, ini wajar dan tak ada masalah," lanjut dia.

Sementara Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP Golkar Yorrys Raweyai menjelaskan, dikembalikannya kursi ketua DPR ke Setnov bukan karena kinerja Ade Komarudin atau Akom buruk. Melainkan, untuk menjaga wibawa partai Orde Baru itu.

"Ini soal wibawa partai aja, Ade enggak ada salah apa-apa, ini soal etika dan wibawa partai," ucap Yorrys. Dia juga menegaskan, hal ini bukan untuk mengganti, tapi mengembalikan posisi ke pihak semula yakni Setya Novanto.

Alasan wibawa partai juga dikemukakan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham. Dia mengatakan, jabatan ketua DPR perlu dikembalikan ke Setnov demi meluruskan pandangan masyarakat.

"Justru pandangan publik ke Novanto dengan mengangkat dia (kembali Ketua DPR) ini masyarakat tahu, oh selama ini Pak Nov benar, tidak salah. Ini sekaligus kuatkan penjelasan ke masyarakat," ucap Idrus di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 22 November 2016.

"Pak Nov memerintahkan mundur pada waktu itu, kenapa? Karena telah melihat ada proses-proses yang perlu diluruskan," Idrus menambahkan.

Cara meluruskannya, Idrus mengungkapkan, kala itu Setnov memilih mundur dari Ketua DPR dan mengajukan judicial review (hak uji materiel) kepada MK, yang pada akhirnya MK memutuskan rekaman percakapan Papa Minta Saham itu bukan alat bukti yang tidak sah.

"Dengan demikian kalau seperti ini kita kembalikan Novanto menjadi Ketua DPR dan masyarakat tahu, oh kemarin itu yang dicitrakan ternyata tidak benar. Ada putusan hukum, kita menghormati putusan MK dan itu adalah final," dia memaparkan.

Dengan kembalinya Setnov sebagai ketua DPR, Idrus menuturkan, akan menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Terlebih, setiap orang haruslah menaati proses hukum, sehingga ketika yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, maka jabatannya harus dikembalikan.

Idrus menegaskan, dengan mengembalikan kursi Ketua DPR pada Setnov, maka Golkar menjalankan marwah partai dan demi peningkatan kinerja.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan, Mobil Agus Yudhoyono Tercatat Paling Mahal

Surgabola88 - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta merilis laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta.

Laporan harta kekayaan para calon ini bersumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk diumumkan kepada publik. Salah satu harta yang dilaporkan dalam LHKPN tersebut adalah alat transportasi cagub-cawagub.

Calon gubernur nomor pemilihan satu, Agus Harimurti Yudhoyono, tercatat memiliki mobil paling mahal di antara calon lainnya, yakni Toyota Vellfire dengan nilai jual seharga Rp 550 juta.

Pasangan Agus, Sylviana Murni, melaporkan satu mobil dan empat motor dalam LHKPN-nya. Sylvi memiliki mobil Honda Odyssey seharga Rp 450 juta dan empat motor yang totalnya seharga Rp 13 juta.

Sementara itu, dalam LHKPN cagub nomor pemilihan dua, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), tidak tercantum satu pun kendaraan yang dilaporkan Ahok. Pasangan Ahok, yakni Djarot Saiful Hidayat, tercatat memiliki tiga mobil. Ketiganya adalah Toyota Crown seharga Rp 35 juta, Honda Accord seharga Rp 140 juta, dan Toyota Fortuner Rp 250 juta. Total harga kendaraan yang dimiliki Djarot yakni Rp 425 juta.

Kemudian, cagub nomor pemilihan tiga, Anies Baswedan, tercatat memiliki tiga mobil, yakni Toyota Avanza Rp 112 juta, Toyota Kijang Innova Rp 105 juta, dan Madza 2 seharga Rp 135 juta. Total ketiga mobil Anies senilai Rp 352 juta.

Sementara itu, wakil Anies, Sandiaga Uno, melaporkan dua mobil dalam LHKPN-nya. Kedua mobil tersebut adalah Nissan Grand Livina seharga Rp 125 juta dan Nissan X-Trail seharga Rp 250 juta. Berdasarkan laporan harta kekayaan yang dirilis KPU tersebut, Sandiaga adalah calon yang memiliki harta kekayaan terbanyak. Nilai harta Sandiaga mencapai Rp 3,8 triliun dan 10.347.381 dollar Amerika.

Adapun rincian mengenai laporan harta kekayaan masing-masing cagub-cawagub dapat dilihat di situs www.kpujakarta.go.id.

Pesantren NU Larang Santri Demo 2 Desember, Alasannya…

SURGABOLA88 - Sejumlah pengasuh pondok pesantren Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, melarang para santri bergabung dengan unjuk rasa di Jakarta, 2 Desember 2016. Demonstrasi itu terkait dengan kasus penistaan agama yang disangkakan pada calon Gubernur DKI Jakarta inkumben Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma’arif, Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, KH Abdussalam Sokhib melarang santri bergabung dengan demonstrasi yang digagas sejumlah ormas Islam terutama Front Pembela Islam (FPI) itu. “Karena sangat rentan ditunggangi kepentingan politik dan gerakan makar,” kata kiai muda yang juga akrab disapa Gus Salam ini, Selasa, 29 November 2016.

Salam juga melarang semua elemen NU ikut bergabung dengan aksi itu. “Kami melarang semua elemen NU untuk ikut demo tersebut,” kata Salam yang juga Wakil Rais Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Jombang ini.

Presiden Ajak Korpri Bersikap Profesional dan Netral

SURGABOLA88 – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta seluruh anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) menjaga netralitas dan profesionalitas dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.

“Jadikanlah momentum pilkada 2017 sebagai ujian menjaga netralitas, profesionalitas serta menerapkan Pancaprasetya Korpri,” ucap Joko Widodo dalam sambutannya dalam upacara HUT ke-45 Korpri di lapangan Monas, Selasa, 29 November 2016.

Presiden Joko Widodo mengimbau anggota Korpri agar disiplin, bertanggung jawab, dan berorientasi kerja supaya Indonesia dapat menjadi bangsa pemenang dalam era kompetisi global. “Ingatlah bahwa pengabdian anggota Korpri hanya kepada negara, bangsa, dan rakyat,” ujarnya.

Presiden menambahkan, Korpri merupakan garda terdepan dalam perjuangan untuk pemberantasan praktek korupsi dan pungli, peningkatan kualitas layanan publik, serta memenangi kompetisi global dengan pelayanan publik yang prima.

Presiden Joko Widodo menekankan agar anggota Korpri berorientasi maju. “Segera tinggalkan pola pikir masa lalu, seperti ego sektoral, mental priyayi, mental penguasa, dan mental koruptif, yang terpaku pada formalitas belaka,” kata Jokowi. Dalam upacara HUT ke-45 Korpri di Lapangan Monas Jakarta, Presiden Joko Widodo juga meresmikan toko online Korpri dan membuka secara resmi Korpri Expo 2016 yang diselenggarakan di Lapangan Taman Banteng Jakarta.

Ahok Kecewa Plt Gubernur DKI Hapus Hibah TNI/Polri, Tetapi Anggarkan Hibah Bamus Betawi

Surgabola88 - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan kecewa dengan kebijakan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumarsono yang menghapus anggaran hibah untuk TNI/Polri dalam penyusunan APBD 2017.Namun di sisi lain, memberikan anggaran untuk Bamus Betawi.

Ahok (sapaan Basuki) menilai kebijakan Soni (sapaan Sumarsono) tidak sejalan dengan program-programnya. Khusus untuk anggaran hibah TNI/Polri, Ahok menyatakan hibah diberikan dengan tujuan agar nantinya institusi-insitusi TNI/Polri mau bekerja sama dalam penyediaan lahan parkir dan rumah susun.

"Yang paling mahal apa di Jakarta? tanah. Yang punya tanah gede-gede di Jakarta siapa? TNI/Polri," kata Ahok di Kantor PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016).

Sementara itu untuk hibah Bamus Betawi, Ahok menegaskan dirinya tidak akan memberikan hibah untuk organisasi yang tak punya konstribusi yang jelas dalam pengembangan budaya betawi. Ahok menegaskan lebih senang memberikan dana ke sanggar-sanggar yang hendak mengikuti lomba skala internasional.

Tak hanya itu, dalam upaya pengembangan budaya betawi, Ahok menyatakan lebih senang menggelontorkan anggaran untuk pengembangan budaya betawi di Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ahok menegaskan di era pemerintahannya-lah, dilakukan pengembangan besar-besaran terhadap Setu Babakan.

"Jadi jangan sampai dibilang saya anti Betawi. Ormas yang berpolitik tidak bisa dikasih bantuan lagi. Tapi sanggar-sanggar budaya yang mau keluar negeri manapun harus kita biayain," ujar Ahok.

Program 1 Juta Rumah, Pemerintah Harus Kompak

Surgabola88 – Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Pengembangan Usaha DPP Real Estate Indonesia (REI), Theresia V. Rustandi menilai, pemerintah pusat sudah cukup berbuat banyak dalam mewujudkan program sejuta rumah.

"Itu terlihat dari perizinan-perizinan, pembiayaan-pembiayaan, dan kemudahan-kemudahan lainnya, yang sudah diberikan oleh pemerintah," kata Theresia saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 28 November 2016.

Bahkan, Theresia mengakui jika pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat ini, adalah salah satu pemerintahan yang sangat peduli pada sektor pengadaan rumah bagi rakyatnya.

"Pemerintahan Jokowi ini adalah salah satu pemerintahan yang sangat concern dalam hal properti, terutama dalah hal perumahan rakyat," ujarnya.

Namun, dalam hal implementasi dari semua yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat itu, Theresia mengakui bahwa masih ada sejumlah hal yang memang harus ditindaklanjuti di lapangan, agar apa yang sudah diatur bisa dijalankan dengan baik.

Sebab, dirinya mengakui jika masih terdapat sejumlah hal yang cenderung berbeda saat diimplementasikan di lapangan, sebagai akibat dari koordinasi dan komunikasi yang kurang baik antara pemerintah pusat dan daerah.

"Di luar semua hal tersebut jalan atau tidak jalan di lapangan, itu secara operasional memang harus kita follow up. Tapi kalau dari pemerintah pusat, komitmennya itu sudah sangat bagus sebenarnya," kata Theresia.

Ia kembali menekankan bahwa dalam hal ini, pemerintah pusat dan daerah harus kompak dalam hal komitmen.

"Jadi kalau komitmen pemerintah sudah tidak perlu dipertanyakan, karena mereka sudah banyak berbuat untuk mewujudkan program satu juta rumah ini. Yang dibutuhkan adalah komitmen yang sama dari pemerintah daerah," ujarnya.

Muhaimin: Jangan Mimpi Jadi Presiden kalau Tak Punya Duit Rp 10 T

Surgabola88 — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menilai sistem demokrasi di Indonesia saat ini sering kali membawa dampak negatif. Salah satunya terkait pemilihan pemimpin secara langsung oleh rakyat, baik untuk pemilihan bupati, wali kota, gubernur, maupun presiden.

"Jangan mimpi jadi presiden kalau enggak punya duit Rp 10 triliun. Jangan mimpi jadi gubernur kalau enggak punya duit Rp 100 miliar, minimal," kata Muhaimin saat membuka Halaqoh Ulama Rakyat, di Jakarta, Senin (28/11/2016).nkan kadernya, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKB Kalimantan Selatan Zairullah Azhar, yang

Muhaimin pun menceritakan salah satu pengalaman mencalomaju sebagai calon gubernur di daerah itu. Menurut dia, salah satu pesaing meminta calon yang diusung PKB itu untuk mundur, dengan imbalan akan diganti semua ongkos pencalonannya.

"Saya sih tertarik karena di antara pengganti biaya itu, ketua umumnya dapat jatah," kata Muhaimin disambut tawa hadirin.

Namun, calon yang diusung PKB tersebut tetap ngotot ingin bertarung sampai pemilihan. Sebab, survei menunjukkan bahwa ia akan memenangi pertarungan. Akan tetapi, pada kenyataannya, calon tersebut justru berada pada posisi buncit.

"Karena pada hari H setiap pemilih ada yang dikasih Rp 100.000 sampai Rp 300.000. Ini kenyataan yang kami hadapi," ucap Muhaimin.

Muhaimin pun meminta para kiai dan ulama yang hadir dalam acara tersebut untuk berdiskusi dan memberikan masukan kepada PKB mengenai sistem demokrasi di Indonesia.

Nantinya, usulan yang disampaikan para ulama akan diperjuangkan oleh PKB melalui jalur eksekutif dan legislatif.

Presiden Jokowi Puji Penyaluran Dana Desa di 2016

SURGABOLA88 – Presiden Joko Widodo memuji pelaksanaan program Dana Desa, yang dia nilai tepat sasaran. Hal itu dikatakan Jokowi usai meninjau proyek penggunaan Dana Desa, di Desa Sumurgeneng, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

Presiden mengatakan, dari sampel yang diambil, tingkat ketepatan program ini pada 2016 sangat tinggi.

"Oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) 80 persen kena sasaran, itu penting sekali," jelas Jokowi, di Tuban, Senin, 28 November 2016.

Menurut Jokowi, program Dana Desa juga sangat efektif. Dia tidak mempersoalkan jika dana itu digunakan untuk proyek kecil, seperti pembuatan saluran air.

tujuannya adalah menciptakan perputaran uang di desa. "Ini dalam rangka memberikan efek perputaran uang di bawah, di desa, di daerah, sehingga masyarakat mendapatkan manfaat dari itu," jelasnya.

Untuk 2016, alokasi Dana Desa di Anggaran Pendapatab dan Belanja Negara mencapai Rp47 triliun. Jumlah itu akan dinaikkan pada 2017 menjadi Rp60 triliun.

Survei Poltracking: Warga Jakarta Masih Puas Kinerja Ahok

SURGABOLA88 - Poltracking Indonesia kembali merilis data survei terbaru pada kurun 7 hingga 17 November 2016. Hasilnya, publik masih puas dengan kinerja Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Publik yang mengatakan puas terhadap kinerja Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mencapai 63,08 persen," tutur Direktur Eksekutif dan Riset Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (27/11/2016).

Hanya saja, jika dibandingkan periode tahun lalu yakni pada September 2015, tingkat kepuasan publik terhadap Ahok mengalami penurunan 5,64 persen. Detailnya adalah dari 68,72 persen menjadi 63,08 persen pada November 2016. Sementara, Djarot Saiful Hidayat mendapatkan tingkat kepuasan yang lebih kecil dibanding pasangannya, Ahok. Hanya sekitar 47,75 persen publik Jakarta puas dengan kinerja mantan Wali Kota Blitar itu.

"Dibandingkan September lalu (2015), tingkat kepuasan kinerja Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menurun 4,3 persen dari tahun lalu," beber Hanta.

Hanta juga menyebutkan, pelayanan kesehatan yang terjangkau menjadi sektor paling berhasil yang ditangani Ahok selama menjabat. Sebanyak 76,3 persen warga Ibu Kota puas dengan pelayanan kesehatan yang terjangkau di Jakarta. Adapun masalah penanggulangan kemacetan, hanya sebesar 22,8 persen publik yang puas. Dalam penelitian survei tersebut, Poltracking Indonesia menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah responden 1.200 orang dan margin of error sebesar 2,8 persen.